CYBER LOW

Cyber Law

Secara akademis, terminologi ”cyber law” tampaknya belum menjadi terminologi yang

sepenuhnya dapat diterima. Hal ini terbukti dengan dipakainya terminologi lain untuk

tujuan yang sama seperti The law of the Inlernet, Law and the Information

Superhighway, Information Technology Law, The Law of Information, dan sebagainya.

Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati atau paling tidak

hanya sekedar terjemahan atas terminologi ”cyber law”. Sampai saat ini ada beberapa

istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari ”cyber law”, misalnya, Hukum Sistem

Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika).

Bagi penulis, istilah (Indonesia) manapun yang akan dipakai tidak menjadi persoalan.

Yang penting, di dalamnya memuat atau membicarakan mengenai aspek-aspek hukum

yang berkaitan dengan aktivitas manusia di Internet. Oleh karena itu dapat dipahami

apabila sampai saat ini di kalangan peminat dan pemerhati masalah hukum yang

berikaitan dengan Internet di Indonesia masih menggunakan istilah ”cyber law”.

Sebagaimana dikemukakan di atas, lahirnya pemikiran untuk membentuk satu aturan

hukum yang dapat merespon persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat dari

pemanfaatan Internet terutama disebabkan oleh sistem hukum tradisi.onal yang tidak

sepenuhnya mampu merespon persoalan-persoalan tersebut dan karakteristik dari Internet

itu sendiri. Hal ini pada gilirannya akan melemahkan atau bahkan mengusangkan konsepkonsep

hukum yang sudah mapan seperti kedaulatan dan yurisdiksi. Kedua konsep ini

berada pada posisi yang dilematis ketika harus berhadapan dengan kenyataan bahwa para

pelaku yang terlibat dalam pemanfaatan Internet tidak lagi tunduk pada batasan

kewarganegaraan dan kedaulatan suatu negara. Dalam kaitan ini Aron Mefford seorang

pakar cyberlaw dari Michigan State University sampai pada kesimpulan bahwa dengan

meluasnya pemanfaatan Internet sebenarnya telah terjadi semacam ”paradigm shift”

dalam menentukan jati diri pelaku suatu perbuatan hukum dari citizens menjadi netizens.

Dilema yang dihadapi oleh hukum tradisional dalam menghadapi fenomena cyberspace

ini merupakan alasan utama perlunya membentuk satu regulasi yang cukup akomodatif

terhadap fenomena-fenomena baru yang muncul akibat pemanfaatan Internet. Aturan

hukum yang akan dibentuk itu harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hukum (the

legal needs) para pihak yang terlibat dalam traksaksi-transaksi lewat Internet. Untuk itu

penulis cenderung menyetujui proposal dari Mefford yang mengusulkan ”Lex

Informatica” (Independent Net Law) sebagai ”Foundations of Law on the Internet".

Proposal Mefford ini tampaknya diilhami oleh pemikiran mengenai ”Lex Mercatoria”

yang merupakan satu sistem hukum yang dibentuk secara evolutif untuk merespon

kebutuhan-kebutuhan hukum (the legal needs) para pelaku transaksi dagang yang

mendapati kenyataan bahwa sistem hukum nasional tidak cukup memadai dalam

menjawab realitas-realitas yang ditemui dalam transaksi perdagangan internasional.

Secara demikian maka ”cyber law” dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang

berkaitan dengan persoalan-persoalan yang muncul akibat dari pemanfaatan Internet.

 Ruang Lingkup ”Cyber Law”

Pembahasan mengenai ruang lingkup ”cyber law” dimaksudkan sebagai inventarisasi atas

persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan

pemanfaatan Internet. Secara garis besar ruang lingkup ”cyber law” ini berkaitan dengan

persoalan-persoalan atau ’ aspek hukum dari E-Commerce, Trademark/Domain Names,

Privacy and Security on the Internet, Copyright, Defamation, Content Regulation, Disptle

Settlement, dan sebagainya.

Berikut ini adalah ruang lingkup atau area yang harus dicover oleh cyberlaw. Ruang

lingkup cyberlaw ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi

pada pemanfaatan Internet dikemudian hari.

1. Electronic Commerce.

Pada awalnya electronic commerce (E-Commerce) bergerak dalam bidang retail seperti

perdagangan CD atau buku lewat situs dalam World Wide Web (www). Tapi saat ini ECommerce

sudah melangkah jauh menjangkau aktivitas-aktivitas di bidang perbankan

dan jasa asuransi yang meliputi antara lain ”account inquiries”, ”1oan transaction”, dan

sebagainya. Sampai saat ini belum ada pengertian yang tunggal mengenai E-Commerce.

Hal ini disebabkan karena hampir setiap saat muncul bentuk- bentuk baru dari ECommerce

dan tampaknya E-Commerce ini merupakan salah satu aktivitas cyberspace

yang berkembang sangat pesat dan agresif. Sebagai pegangan (sementara) kita lihat

definisi E-Commerce dari ECEG-Australia (Electronic Cornmerce Expert Group) sebagai

berikut: “Electronic commerce is a broad concept that covers any commercial transaction

that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex,

EDI, Internet and the telephone”.

Secara singkat E-Commerce dapat dipahami sebagai transaksi perdagangan baik barang

maupun jasa lewat media elektronik. Dalam operasionalnya E-Commerce ini dapat

berbentuk B to B (Business to Business) atau B to C (Business to Consumers). Khusus

untuk yang terakhir (B to C), karena pada umumnya posisi konsumen tidak sekuat

perusahaan dan dapat menimbulkan beberapa persoalan yang menyebabkan para

konsumen agak hati-hati dalam melakukan transaksi lewat Internet.

Persoalan tersebut antara lain menyangkut masalah mekanisme pembayaran (payment

mechanism) dan jaminan keamanan dalam bertransaksi (security risk). Mekanisme

pembayaran dalam E-Commerce dapat dilakukan dengan cepat oleh konsumen dengan

menggunakan ”electronic payment”. Pada umumnya mekanisme pembayaran dalam ECommerce

menggunakan credit card. Karena sifat dari operasi Internet itu sendiri, ada

masalah apabila data credit card itu dikirimkan lewat server yang kurang terjamin

keamanannya.

Selain itu, credit card tidak ”acceptable” untuk semua jenis transaksi. Juga ada masalah

apabila melibatkan harga dalam bentuk mata uang asing.

Persoalan jaminan keamanan dalam E-Commerce pada umumnya menyangkut transfer

informasi seperti informasi mengenai data-data credit card dan data-data individual

konsumen. Dalam area ini ada dua masalah utama yang harus diantisipasi yaitu (1)

”identification integrity” yang menyangkut identitas si pengirim yang dikuatkan lewat

”digital signature”, dan (2) adalah ”message integrity” yang menyangkut apakah pesan

yang dikirimkan oleh si pengirim itu benar-benar diterima oleh si penerima yang

dikehendaki (intended recipient). Dalam kaitan ini pula para konsumen memiliki

kekhawatiran adanya ”identity theft”’atau ”misuse of information” dari data-data yang

diberikan pihak’ konsumen kepada perusahaan.

Persoalan-persoalan/Aspek-aspek hukum terkait.

a. Kontrak Persoalan mengenai kontrak dalam E-Commerce mengemuka karena dalam

transaksi ini kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan secara elektronik.

Akibatnya, prinsip-prinsip dalam hukum kontrak tradisional seperti waktu dan tempat

terjadinya suatu kontrak harus mengalami modifikasi. Sebagai contoh, the UNCITRAL

Model Law on Electronic Commerce dalam Pasal 15 memberikan panduan sebagai

berikut:

(1) Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, the dispatch of a

data message occurs when it enters an information system outside the control of the

originator or of the person who sent the data message on behalf of the originator,

(2) Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, the time of receipt

of a data message is determined as follows: (a) if the addressee has designated an

information system for the purpose of receiving data messages, receipt occurs: (i) at the

time when the data message enters the designated information system; or “originator”of

a data message means a person by whom, or on whose behalf; the data message purports

to have been sent or generated prior to storage, if any, but it does not include person

acting as an intermediary with respect to that data message” (Art.2c of the UNCITRAL

Model Law). ” addressee” of a data message means a person who is intended by the

originator to receive the data message, but does not include a person acting as an

intermediary with respect to that data message (Art.2d of the UNClTRAL Model Law).

(ii) if the data message is sent to an information system of the addressee that is.not the

designate information system, at the time when the data message is retrieved by the

addresse; (b) if the addressee has not designated an information system, receipt occurs

when the data message enters an information system of the addresse.

Selain masalah diatas masih banyak aspek-aspek hukum kontrak lainnya yang harus

dimodifikasi seperti kapan suatu kontrak E-Commerce dinyatakan berlaku mengingat

kontrak-kontrak dalam Internet itu didasarkan atas ”click and-point agreements”. Apakah

electronic contract itu dapat dipandang sebagai suatu kontrak tertulis? Bagaimana fungsi

dan kekuatan hukum suatu tanda tangan elektronik (Digital Signature), dan sebagainya.

b. Perlindungan konsumen

Masalah perlindungan konsumen dalam E-Commerce merupakan aspek yang cukup

penting untuk diperhatikan, karena beberapa karakteristik khas E-Commerce akan

menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah atau bahkan dirugikan seperti;

Perusahaan di Internet (the Internet merchant) tidak memiliki alamat secara fisik di suatu

negara tertentu, sehingga hal ini akan menyulitkan konsumen untuk mengembalikan

produk yang tidak sesuai dengan pesanan;

Konsumen sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan ”local follow up service or

repair”;

Produk yang dibeli konsumen ada kemungkinan tidak sesuai atau tidak kompatibel

dengan persyaratan lokal (loca1 requirements);

Dengan karakteristik E-Commerce seperti ini konsumen akan menghadapi persoalan

hukum yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran, kontrak, dan perlindungan

terhadap data-data individual konsumen yang diberikan kepada pihak perusahaan.

Undang-undang perlindungan konsumen masing-masing negara seperti yang dimiliki

Indonesia tidak akan cukup mer.ibantu, karena E-Commerce beroperasi secara lintas

batas (borderless).

Untuk panduan mengenai keabsahan digital signatures lihat UNCITRAL Model Law on

Electronic Commerce Pasal 7.

Dalam kaitan ini, perlindungan konsumen harus dilakukan dengan pendekatan

internasional melalui harmonisasi hukum dan kerjasama institusi-institusi penegak

hukum.

c. Pajak (Taxation)

Pengaturan pajak merupakan persoalan yang tidak mudah untuk diterapkan dalam ECommerce

yang beroperasi secara lintas batas. Masing-masing negara akan menemui

kesulitan untuk menerapkan ketentuan pajaknya, karena baik perusahaan maupun

konsumennya sulit dilacak secara fisik. Dalam masalah ini Amerika telah mengambil

sikap bahwa ”no discriminatory taxation against Internet Commerce”. Namun, dalam

urusan tarif (bea masuk) Amerika mempertahankan pendirian bahwa Internet harus

merupakan ”a tariff free zone”. Sedangkan Australia berpendirian bahwa ”the tariff-free

policy” itu tidak boleh diberlakukan untuk ”tangible products” yang dibayar secara online

tapi dikirimkan secara konvensional.

Kerumitan-kerumitan dalam masalah perpajakan ini menyebabkan prinsip-prinsip

perpajakan internasional seperti ”source of income”, ”residency”, dan ”place of

permanent establishment” harus ditinjau kembali. Sistem perpajakan nasional akan

menghadapi persoalan yang cukup serius dimasa depan apabila tidak diantisipasi mulai

dari sekarang. Namun, upaya yang dilakukan harus melalui satu pendekatan internasional

baik melalui harmonisasi hukum maupun kerjasama institusi penegak hukum.

d. Jurisdiksi (Jurisdiction)

Peluang yang diberikan oleh E-Commerce untuk terbukanya satu bentuk baru

perdagangan internasional pada saat yang sama melahirkan masalah baru dalam

penerapan konsep yurisdiksi yang telah mapan dalam sistern, hukum tradisional. Prinsipprinsip

yurisdiksi seperti tempat terjadinya transaksi (the place of transaction) dan hukum

kontrak (the law of contract) menjadi usang (obsolete) karena operasi Internet yang lintas

batas. Persoalan ini tidak bisa diatasi hanya dengan upaya-upaya di level nasional, tapi

harus melalui kerjasama dan pendekatan internasional

e. Digital Signature

Digital signature merupakan salah satu isu spesifik dalam E-Commerce. Digital signature

ini pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk ”message integrity” yang menjamin

bahwa si pengirim pesan (sender) itu benar-benar orang yang berhak dan bertanggung

jawab untuk itu (the sender is the person whom they purport to be). Hal ini berbeda

dengan ”real signature” yang berfungsi sebagai pangakuan dan penerimaan atas isi

pesan/dakumen, Persoalan hukum yang muncul seputar ini antara lain berkenaan dengan

fungsi dan kekuatan hukum digital signature. Di Amerika saat ini telah ditetapkan satu

undang-undang yang secara formal mengakui keabsahan digital signature. Pada level

internasional panduannya bisa dilihat dalam Pasal 7 UNCITRAL Model law.

e. Copy Right.

Internet dipandang sebagai media yang bersifat ”low-cost distribution channel” untuk

penyebaran informasi dan produk-produk entertainment seperti film, musik, dan buku.

Produk-produk tersebut saat ini didistribusikan lewat ”physical format” seperti video dan

compact disks. Hal ini memungkinkan untuk didownload secara mudah oleh konsumen.

Sampai saat ini belum ada perlindungan hak cipta yang cukup memadai untuk

menanggulangi masalah ini.

f. Dispute Settlement

Masalah hukum lain yang tidak kalah pentingnya adalah berkenaan dengan mekanisme

penyelesaian sengketa yang .cukup memadai untuk mengantisipasi sengketa yang

kemungkinan timbul dari transaksi elektronik ini. Sampai saat ini belum ada satu

mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai baik di level nasional maupun

internasional. Sehingga yang paling mungkin dilakukan oleh para pihak yang bersengketa

saat ini adalah menyelesaikan sengketa tersebut secara konvensional.

Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengingat transaksi itu terjadi di dunia maya,

tapi mengapa penyelesaiannya di dunia nyata. Apakah tidak mungkin untuk dibuat satu

mekanisme penyelesaian sengketa yang juga bersifat virtual (On-line Dispute

Resolution).

Domain Name

Domain name dalam Internet secara sederhana dapat diumpamakan seperti nomor

telepon atau sebuah alamat. Contoh, domain name untuk Monash University Law School,

Australia adalah ”law.monash.edu.au”. Domain name dibaca dari kanan ke kiri yang

menunjukkan tingkat spesifikasinya, dari yang paling umum ke yang paling khusus.

Untuk contoh di atas, ”au” menunjuk kepada Australia sebagai geographical region,

sedangkan ”edu” artinya pendidikan (education) sebagai Top-level Domain name (TLD)

yang menjelaskan mengenai tujuan dari institusi tersebut. Elemen seIanjutnya adalah

”monash” yang merupakan ”the Second-Level Domain name” (SLD) yang dipilih oleh

pendaftar domain name, sedangkan elemen yang terakhir ”law” adalah ”subdomain” dari

monash Gabungan antara SLD dan TLD dengan berbagai pilihan subdomain disebut

”domain name”.

Domain names diberikan kepada organisasi, perusahaan atau individu oleh InterNIC (the

Internet Network Information Centre) berdasarkan kontrak dengan the National Science

Foundation (Amerika) melalui Network Solutions, Inc. (NSI). Untuk mendaftarkankan

sebuah domain name melalui NSI seseorang cukup membuka situs InterNIC dan mengisi

sejumlah form InterNIC akan melayani para pendaftar berdasarkan prinsip ”first come

first served”. InterNIC tidak akan memverifikasi mengenai ’hak’ pendaftar untuk

memilih satu nama tertentu, tapi pendaftar harus menyetujui ketentuan-ketentuan yang

tercantum dalam ”NSI’s domain name dispute resolution policy”. Berdasarkan ketentuan

tersebut, NSI akan menangguhkan pemakaian sebuah domain name yang diklaim oleh

salah satu pihak sebagai telah memakai merk dagang yang sudah terkenal.